August 1, 2015

Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Aktor-Aktor yang Terlibat di Dalamnya

Tulisan ini merupakan tulisan pada tahun 2013 yang termasuk dalam The Planners HMP PL ITB. Mungkin masih banyak kekurangan karena saya saat itu masih di bangku kuliah, tetapi saya ingin share apa yang dulu pernah saya buat karena mungkin dapat menjadi inputan di kemudian hari.


Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Aktor-Aktor yang Terlibat di Dalamnya
Oleh:
Tessa Talitha (15410072)
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Bandung

Pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Keseimbangan ketiga aspek tersebut diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan kota diperlukan perhatian khusus tidak hanya dari sisi perencanaan fisik kota namun juga dari sisi pengelolaan pembangunan untuk dapat mencapai tujuan kota yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengelolaan suatu daerah diperlukan pihak-pihak yang merencanakan kota agar tetap pada jalur dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kelembagaan dan lembaga formal yang mengatur penyelengaraan pembangunan kota berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya standar tingkat pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat beberapa definisi mengenai kelembagaan dan apa yang membedakannya dengan lembaga atau organisasi yang dijabarkan oleh (Oetomo,2008) dalam buku Metropolitan di Indonesia, Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang Bab 7 Hukum dan Kelembagaan sebagai berikut:
·         The humanly devised constraints that shape human interaction... They structure incentives in human exchange, whether poitical, social or economic... Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life... Institutions include any formof constraint that human beings devise to shape interactions” (Bainbridge, et.al, 2000:6)
·         Institutions are the constraints that human beings impose on human interaction. They consist of formal rules (constitutions, statute law, comon law, and regulations) and informal constraints (conventions, norms, and self-enforced codes of conduct) and their enforcement characteristic” (North, 1998:11)
·         “Wherever we encounter substantial, continued, organized activity with means structures to pursue shared goals, we deal with behavior that at some stage of consequence can be  called institutions.” (Hurst, 1977:48)
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kelembagaan yaitu  suatu unsur formal beserta “rule of the game” atau seperangkat aturan yang ada di dalamnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan tertentu. Konsepsi kelembagaan tersebut beserta faktor-faktor penentunya dapat  dilihat pada gambar 1. Gambar tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa kelembagaan bersifat dinamis, bergantung pada berbagai aspek di lingkungannya secara spesifik. Kompleksitas dan kerumitan sistem kelembagaan yang dibentuk akan ditentukan oleh kondisi dan situasi lingkungan manusia, situasi lingkungan alam dan kondisi ketersediaan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut (Oetomo dalam Metropolitan di Indonesia, Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang Bab 7 Hukum dan Kelembagaan, 2008). Oleh karena itu, dalam membangun kota yang berkelanjutan kita perlu mengetahui karakteristik kota tersebut beserta sistem kelembagaan yang ada di dalamnya.

Gambar 1. Lingkup Kelembagaan

Apabila dilihat dari kacamata sosial, pengembangan perkotaan tentunya harus dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang selalu ditemui pada kawasan perkotaan dan hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan perencanaan tata ruang secara fisik saja namun diperlukan perencanaan aspek non-fisik seperti kebijakan, politik, budaya, norma, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, terdapat tiga aktor yang memilki peran dalam pembangunan kota keberlanjutan berdasarkan konsep Good Governance atau tata pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah memliki fungsi sebagai pengatur sistem kelembagaan serta sebagai pengambil keputusan. Pihak swasta memiliki peran untuk meningkatkan kualitas perekonomian daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan masyarakat sebagai obyek yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Para aktor tersebut harus memiliki hubungan yang saling mendukung untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dalam mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan diperlukan kesadaran para aktor terkait dengan perannya masing-masing sehingga dapat saling mendukung secara sinergis dalam melakukan pembangunan. Sehingga, diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk dapat melibatkan seluruh pihak dalam seluruh proses pembangunan kota, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Partisipasi para aktor diperlukan karena pada dasarnya pemerintah atau sekelempok orang dengan keahlian tertentu memiliki keterbatasan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling mengetahui keadaan suatu kota adalah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, sehingga masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan agar tepat sasaran dalam menjawab persoalan yang ada. Pemerintah pun memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan sehingga diperlukan bantuan pihak swasta dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan bergantung kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya dan bagaimana “rule of the game” atau seperangkat aturan yang ada diterapkan dalam melakukan pembangunan.

Referensi:
Ditjen Penataan Ruang. 2008. Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang, Bab 7: Hukum dan Kelembagaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
Widiantono, Doni.J. Kota Berkelanjutan: Membangun Kota Tanpa Luka. 2008. Bulletin Penataan Ruang Edisi Mei-Juni.

No comments:

Post a Comment